Raker Komisi II DPR dengan Mensesneg Hasilkan Lima Kesimpulan

02-02-2015 / KOMISI II

Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno hasilkan lima butir kesimpulan yang dibacakan oleh pimpinan rapat Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/2)

Pertama, Komisi II DPR telah menerima dan memahami Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara tahun 2015 – 2019, dan meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan seluruh jajarannya untuk melaksanakannya secara konsisten dan optimal, dengan mempertimbangkan pula catatan-catatan yang disampaikan oleh Komisi II DPR.

Kedua, Komisi II DPR mendesak Kemensetneg untuk merancang rumusan tentang administrasi tertib hukum aturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan tugas Kemensetneg agar tidak bertentangan dan tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya, ketiga, Komisi II DPR mendesak Kemensetneg agar segera menyelesaikan permasalahan terkait asset Negara yang dikelola oleh Kemensetneg, sekaligus melakukan koordinasi dengan Kemenkeu terkait dengan pemanfaatan dan penerimaan Negara dari asset-aset tersebut. Oleh karena itu, Komisi II DPR dan Kemensetneg akan mengagendakan secara khusus pembahasan terkait permasalahan asset-aset Negara.

Ke empat, Komisi II DPR dapat menerima laporan Realisasi Belanja APBN Kemensetneg Tahun Anggaran 2014 yang tingkat penyerapannya 85,23 persen, serta mengapresiasi kinerja Kemensetneg terkait perolehan PNBP Tahun 2014 yang mencapai 140,31 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Namun demikian, Komisi II DPR meminta kepada Kemensetneg untuk lebih mengoptimalkan perolehan dari PNBP pada Tahun 2015,”tambah Rambe.

Dan kesimpulan yang kelima, terhadap Kemensetneg pada RAPBN Perubahan 2015, Komisi II DPR dan Kemensetneg akan membahasnya secara lebih mendalam pada rapat dengar pendapat yang akan dating.(nt), foto ; riska arinindya/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...